Diskusi pemindahan ibukota ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar. Urbanisasi yang masif kerusakan lingkungan khususnya di Pulau Jawa. Kalimantan Timur sebagai tata letak titik tengahnya Nusantara sebagai pilihan untuk menjadikan Indonesia sentris yang mana pembangunan akan merata di segala penjuru negeri dan bukan lagi sebagai Jawa sentris.
Sebagai informasi IKN ini mengusung Konsep pembangunan yang disebut Future smart forest city dengan luas area pembangunan seluas 256.000 hektare. Pembangunan tahap awal dimulai pada tahun 2019-2024 yaitu yang berfokus pada pembangunan pusat IKN. Sedangkan untuk area 5000 hektare dijadikan sebagai area hijau yang menjadi penyeimbang alam dengan kota.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono keputusan pemerintah akan pemindahan ibukota adalah momen yang tepat demi pembangunan yang merata. Pembangunan yang dinilai murah ongkos produksi dibandingkan dengan pembangunan di Jakarta.
Setidaknya ada 7 faktor utama pemindahan ibukota
1. Aksesibilitas yang tinggi dan di apit dengan dua kota besar yaitu Balikpapan dan Samarinda
2. Struktur organisasi masyarakat cenderung heterogen dan terbuka sehingga potensi konflik rendah.
3. Pertahanan dapat didukung oleh Tri Matra Darat, Laut dan Udara.
4. Lokasi yang aman dan minim bencana. Didukung untuk lempengan tektonik di pulau Kalimantan nyaris tidak ada sehingga potensi bencana alam seperti gempa minim terjadi.
5. Memiliki lahan yang sangat luas dan masih berstatus hutan produksi.
6. Kehadiran infrastruktur seperti jalan tol Balikpapan-Samarinda dan juga Trans-Kalimantan, Bandara Balikpapan-Samarinda serta peti kemas di pelabuhan Balikpapan dan juga Samarinda.
7. Memiliki sumber air yang melimpah diantara waduk eksisting, waduk yang direncanakan serta aliran sungai.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan alasan pemindahan ibukota Jakarta ke IKN yaitu untuk pemerataan pembangunan, keadilan karena pembangunan yang selama dan ini 56% terfokus area Jawa. Sebanyak 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa juga mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi para ASN, TNI, dan Polri yang akan pindah ke IKN.Selain fasilitas, pemerintah juga telah menyiapkan tunjangan kemahalan dan biaya pindah sesuai aturan yang berlaku. Sayangnya, pemerintah belum bisa memastikan besaran tunjangan yang akan diberikan.