Ekonom Senior Faisal Basri adalah seorang ekonom lulusan dari Institute for Development of Economics and Finance tengah membeberkan perihal gaji yang diterima oleh Tenaga Kerja Asing khususnya dari China di pabrik smelter milih China yang berdiri di tanah air.
Diketahui besaran para gaji pekerja di smelter tersebut berkisar antara Rp.17 Juta hingga Rp.56 Juta. Sedangkan jika dipertimbangkan dengan gaji karyawan yang ada di Indonesia sangat jauh signifikan.
Para pekerja dari China tersebut diketahui menggunakan visa kunjungan bukan visa pekerja. Sehingga para pekerja asal China tersebut tidak perlu membayar Pajak penghasilan yang seharusnya diterima di Indonesia.
Faisal membeberkan para tenaga kerja asal China tersebut kini membuat kerugian dalam pemerintahan Indonesia sebesar US$ 100 per pekerja dalam 1 bulan penuh. Seharusnya nilai dengan upahan yang diterima oleh pekerja asing tersebut adalah milik bangsa Indonesia kini dinikmati oleh warga asing.
Perbedaan yang sangat timpang ini mendapatkan kritikan dari ekonom Faisal Basri hal ini memberikan kritikan atas kontribusi yang didapatkan oleh perusahaan asing smelter yang tengah beroperasi hanya memberikan sumbangsih bagi perekonomian negara dengan bayaran pajak dan bangunan yang nilainya kecil.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Presiden Joko Widodo perihal perhitungan keuntungan. Perhitungan diambil dari dengan meningkatnya nilai ekspor nikel dan hilirisasi maka hasil pajak akan lebih besar ketimbang sebelum diterapkannya proses hilirisasi. Jokowi mencoba membandingkan akan besaran pajak yang diterima dari angka Rp.7 Triliun sebelum hirilisasi nikel dan menjadi Rp.510 triliun pascahirilisasi nikel.
Jokowi menyampaikan dengan menggunakan hirilisasi ini akan mendapatkan PPN, PPH badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya akan ada tertera. Dari data tersebut dengan menjadikan hirilisasi nikel menjadikan pendapatan negara jauh lebih besar.